ABK Tewas Terapung Dilaut Tapteng

Sesosok mayat mengapung di laut tepatnya dibawah stekeer IV PT PAS Jalan Gatsu Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumut.

Jenazah tersebut merupakan anak buah kapal (ABK), ditemukan pada 5 Mei sekitar pukul 06.30 WIB. Selanjutnya, jenazah tersebut dievakuasi ke RSUD dr Pirngadi Medan, hari ini, sekitar pukul 07.00 WIB, untuk dilakukan otopsi.

Korban Arif (28) merupakan warga Tanjungbalai bekerja di Belawan. Jenazah awalnya ditemukan oleh nelayan sudah membusuk dan terapung. Selanjutnya, nelayan melaporkan penemuan tersebut ke Polsek Sektor Pandan Kabpaten Tapanuli Tengah.

Keterangan kerabat korban, Farida Hanum (67) warga Deli Tua saat ditemui di intanlasi jenazah RSUD dr Pirngadi Medan mengatakan, pada 5 Mei sekitar pukul 22.00 WIB, keluarganya yang di Tanjung balai ditelepon seorang pria tak dikenal. Lalu keluarganya tersebut menelpon Farida.

“Saat itu adik ipar saya yang di Tanjungbalai memberitahukan kalau Arif meninggal dan ditemukan mengapung di laut Sibolga. Tapi yang anehnya, orang yang menelepon itu tidak mau menyebutkan nama dan identitasnya,” ujar Farida.

Lanjutnya, orang tersebut juga mengatakan kalau seminggu yang lalu, Arif lari ke daerah Sibolga karena punya masalah sama teman kerjanya. Namun beberapa hari kemudian, korban menghilang dan tidak diketahui keberadaanya dan ternyata korban ditemukan sudah tewas dan dibawa petugas kepolisian ke rumah sakit daerah Pandan.

Polresta Medan Akan Panggil Walikota Medan

MEDAN|OB – Terkait dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Walikota Medan, Polresta Medan dikabarkan akan memanggil Walikota Medan, Rahudman Harahap guna dimintai keterangan.

Rahudman Harahap diduga menjadi otak penganiayaan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, Masfar Sikumbang.

Seperti diketahui, Masfar mengalami penganiayaan karena diduga telah berselingkuh dengan istri pejabat Walikota Medan tersebut.
Kapolresta Medan, Tagam Sinaga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Rahudman Harahap.

“Pasti akan dipanggil dalam waktu dekat, tapi sekarang dia sedang Umroh, jadi proses pemanggilannya setelah dia kembali dari umroh,” ujarnya, kemarin, di Medan.

Terkait penilaian masyarakat yang menganggap pihak kepolisian lamban menangani proses penganiayaan tersebut, Tagam menambahkan, pihaknya tidak boleh gegabah dalam memanggil pejabat pemerintahan.

“Instansi kepolisian juga tidak boleh menangkap orang secara langsung, kecuali jika orang yang diduga melakukan kesalahan tertangkap tangan sedang melakukan tindak kriminal,” tutupnya.

Sumut

Angka Pengangguran di Sumut Turun

8th May 2011   ·   0 Comments

Hot:

MEDAN – Keadaan di Sumatera Utara pada Februari 2011 mengalami penurunan tingkat pengangguran hingga 52.209 orang.

Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Sumut, Erwin Said menjelaskan, jumlah pengangguran pada Februari 2011 mencapai sekitar 460.616 orang atau mengalami penurunan 52.209 orang dibandingkan priode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 512.825 orang.

“Penurunan jumlah pengangguran di Sumatera Utara terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan di Sumatera Utara mengalami peningkatan” ujarnya.

Sektor pertanian merupakan sector terbesar yang menampung lapangan pekerjaan di Sumatera Utara, yakni hingga lebih dari 50 persen total pekerja di Sumatera Utara. Kemudian.

“Diikuti sektor perdagangan dan jasa kemasyarakatan masing-masing 17,62 persen dan 14,65 persen,” tutupnya.

Tebing Tinggi:Tol Tebing Tinggi-Parapat Tunggu Kuala Namu Selesai

RAYA HULUAN-
Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho menegaskan tahun ini, jalan tol Tebing Tinggi-Parapat belum  bisa direalisasikan. Pembangunannya menunggu Bandara Internasional Kuala Namu selesai. Namun road map (peta jalan) pembangunan jalan tol ini sudah ada di Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kalau tahun ini belum ada (rencana pembangunan). Kalau road map nya dari Kementerian PU  waktu itu saya lihat sudah ada.  Kalau pembangunannya  tahun ini belum (bisa dilaksanakan). Yang  baru proses pembangunan Bandara Kuala Namu,  terus itu dikerjakan Jasa Marga dari Kementerian  PU. Kalau sudah siap itu nanti Kuala Namu, (jalan tol) itu  bisa segera diposes,” ungkap Gatot di sela-sela kegiatan PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara di Raya Huluan Kecamatan Raya, Kamis (5/5).
Ditanya lebih lanjut jika tahun ini belum bisa direalisasikan pembangunannya, lantas tahapan apa yang sedang berjalan untuk rencana pembangunan jalan ini.
“Ini sekarang tahap publik hearing (meminta pendapat masyarakat, Red).    Mudah-mudahan  tahun depan bisa kita komunikasikan  dengan kepala daerah  kabupaten kota yang akan dilalui jalan ini,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Simalungun JR Saragih saat menyanyikan sebuah lagu Simalungun, dia pun mengubah lirik lagu berjudul ‘Elvi’ menjadi lirik lagu yang meminta Plt Gubsu membangun jalan di Kabupaten Simalungun.
“Bapak Gubsu melalui Kadis Bina Marga I sugari dibangun  dalan Simalungun on (cepat la dibangun Jalan Simalungun ini),” ungkap JR saat bernyanyi, sementara Gatot Pujo Nugroho terlihat senyum-senyum saja mendengar ini.

Wali Kota Medan Rahudman Harahap berjanji mengusut tuntas kasus pemotongan 6% setiap nilai proyek yang ditenderkan Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Pemukiman, dengan dalih uang pengamanan.

 Dia menegaskan, saat ini tender sudah terbuka untuk semua pihak, apabila memang layak. ”Tidak ada itu. Proses tendernya akan saya lihat.Apakah dikup atau tidak. Saya tidak mau ini jadi persoalan di belakang hari,”tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri Lubis mengaku tak tahu persis seputar persoalan itu. Namun, berdasarkan pengakuan Kadis Bina Marga Kota Medan Gunawan Surya Lubis kepada dirinya, persoalan ini di luar tanggung jawab mereka. “Saya tidak tahu persis persoalannya. Sudah ditanyakan kepada kepala SKPD terkait, itu (katanya) eksternal saja, bukan Dinas Bina Marga.

Kalau eksternal,kami tidak urusi. Untuk pastinya tanya saja ke mereka.Sejauh ini kami hanya ingatkan jangan ada penerapan itu,”tegasnya. Sebelumnya, Kadis Bina Marga Kota Medan Gunawan Surya Lubis mengatakan, pemotongan itu eksternal atau antara kontraktor satu dengan yang lain.Karena itu,pihaknya tidak mencampuri persoalan itu.Bahkan,dia mengaku tidak tahu menahu masalah ini.“Itu (persoalan) eksternal antara kontraktor satu dengan lain.Tidak ada hubungan dengan kami. Kalau itu diterapkan lumayan juga.Jangankan 6%,2% saja sudah bagus sekali kalau kami yang menerapkan,” kilahnya. Bahkan, dia mengaku pemotongan itu tidak mengurangi kualitas jalan, hanya terhadap keuntungan kontraktor.

Medan: POLISI JAGA KETAT KORBAN PENGANIAYAAN WALIKOTA MEDAN

 

---

MEDAN 
Penjagaan terhadap ruang perawatan medis, Ir Masfar yang dianiaya oknum Walikota Medan, Rahudman Harahap, Jumat (29/4) makin ekstra ketat. Petugas berpakaian preman bahkan melarang media melakukan peliputan.

Sementara di Pemko Medan, disebut kalau Rahudman Harahap ditemui beberapa petugas. Mantan Sekda Tapsel itu berusaha memberi klarifikasi, dan mengatakan kalau tuduhan pada dirinya hanya fitnah orang sirik.

Tak hanya pengamanan ketat para Masfar di RS Columbia Asia jalan Listrik Medan. Kediaman keluarga korban di Kecamatan Medan Denai juga diawasi sejumlah preman dan lelaki berambut cepak serta pihak pemerintahan                Kelurahan.




Salah seorang wartawan media online yang coba konfirmasi pada istri dan paman korban, diusir dan diancam preman serta oknum-oknum berambut cepak. Indikasinya, para preman dan rambut cepak itu disiagakan Rahudman agar tak berimbangnya pemberitaan           media.

"Ban kreta (sepdamotor) saya juga dikoyak pake benda tajam. Tapi nggak tahu siapa yang ngoyak. Saat itu saya mau konfirmasi, kreta saya parkirkan di sana," kata rekan jurnalis yang meminta namanya nggak usah ditulis dengan alasan apa yang dialami bukan untuk cari popularitas.

Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Walikota Medan, RH terhadap Ir Masfar hingga berbuntut disiramnya korban pakai soda api oleh dua orang tak dikenal (OTK) di Jalan H Adam Malik, Selasa (26/4) pagi, cukup membuat sejumlah pimpinan SKPD di jajaran Pemko Medan benar-benar tersentak. Umumnya berharap agar kasus ditangani polisi secara profesional, segelintir meminta agar kasus dibungkam.

"Ini kejadian kedua masalah rumahtangga Rahudman ditangani polisi. Tapi kali ini benar-benar pidana murni hingga mengarah hilangnya nyawa seseorang. Pastinya, korban akan cacat seumur hidup," kata salah satu pimpinan SKPD, takut identitasnya dibaca publik di media, Jumat (29/4) di kantor Walikota Medan di jalan Raden Saleh.


Ironisnya, Kabag Humas, Kadis Binamarga dan Kadis Pertamanan Kota Medan yang kemarin sore hingga malam berusaha 'mengamankan' media, saat dicoba dikonfirmasi soal rencana pemeriksaan Walikota, Rahudman Harahap, di kepolsian, tak ada yang memberi respon. Seperti Kabah Humas, jangankan menjawab konfirmasi melalui selular, masuk ke ruang kerjanya di Balai Kota juga tidak.

Pemko Batam :Pejabat Pemko Batam Tak Tegas Dalam Hutan Lindung

City One TV (Batam)
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan menilai Pemko Batam tidak tegas mengatasi berlarutnya kasus perumahan yang ditengarai ada di hutan lindung Batuaji.
‘’Pejabatnya takut dengan KPK, jadi masalahnya takkan selesai. Sebagai pemimpin kita harus bertanggung jawab,” katanya.
Tanggapan ini menindaklanjuti keluhan puluhan ribu pemilik rumah di Batam yang sertifikatnya pernah ditolak bank sebagai agunan. Menhut secara khusus bertandang ke Batam untuk membahas hal itu, Senin (25/4). Ia juga membawa tim terpadu serasi RTRW Kemenhut untuk menyelesaikan masalah ini.
‘’Tim terdiri dari pejabat eselon I dan eselon II,’’ kata Zulkifli. Secara de facto, lanjutnya, masalah tumpang tindih lahan di Batam sebenarnya sudah selesai.


Untuk hutan lindung di Batuaji yang kini jadi kawasan perumahan, pemerintah sudah menyiapkan lahan pengganti di Tembesi. Katanya, menurut UU, masalah tumpang tindih lahan bisa diselesaikan melalui Perda Tata Ruang.

Sayangnya, Perda Tata Ruang Kota Batam

kini masih belum disahkan Kemenhut. Ia janji akan segera menuntaskan Rencana Tata Ruang Batam dan Kepri pada Juni 2011 dan menyerahkan hasil pembahasan ke DPR. ‘’Juni Perda Tata Ruang sudah diterima Pak Gubernur (Kepri),” kata Zulkifli.